Euforia pemilu legislative telah usai, tentunya di luar kelemahan pemilu yang ada saat ini kita sebagai warga Negara dapat berbangga karena telah menggunakan hak pilihnya. Kini pemilihan umum presiden telah menunggu dan hasil perhitungan suara partai pun sudah dapat diprediksi. Para elite politik mulai sibuk kesana-kemari melakukan komunikasi politik untuk menjalin sebuah koalisi. Sejauh ini perhitungan suara partai demokrat adalah yang terbanyak dan menempati peringkat 1 disusul partai golkar dan PDI-P (setelah 5 hari yang lalu sempat menduduki peringkat 2 yang kemudian disusul partai golkar). Wacana golden triangle (PDI-P, Golkar, PPP) dan golden bridge (Demokrat, PKS, PAN, PKB) beberapa waktu silam menimbulkan catatan sendiri di benak saya. Untuk wacana golden triangle yang diisi oleh partai-partai “tua” mau tak mau harus berpikir ulang melihat kondisi yang ada. PPP misalnya sempat saya baca di beberapa media cetak dan elektronik bahwa partai ini lebih cenderung untuk merapat ke partai demokrat. Hal ini menunjukkan sikap plin-plan PPP yang sama dipertunjukkan saat zaman orde baru (mendukung pemerintahan), belum lagi konflik internal yang mendera partai ini, akan menjadi sebuah pertanyaan bagi partai-partai lain yang kiranya berbunyi seperti ini “masalah intern partainya sendiri pun belum dapat diselesaikan, kok merasa mampu berkoalisi dengan partai lain” karena hal ini nantinya dapat menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil, pemerintahan yang dapat berjalan sendiri-sendiri. Untuk Golkar, wacana untuk men-capreskan atau mewapres-kan Jusuf Kalla sebaiknya di kaji ulang. Pengamat politik Boni Hargens menilai bahwa JK merupakan kartu mati, yang artinya dipasang dengan siapapun JK dirasa tidak mampu mengangkat suara. Kemudian beralih pada wacana Golden bridge yang sekilas ingin memperlihatkan nuansa partai politik Islam seperti PKB,PKS dan PAN. Untuk wacana ini saya melihat bahwa hal ini akan mudah saja terjadi jika melihat gerak PKB dan PKS yang positif mendukung pemerintahan SBY. Namun berbeda hal dengan PAN, dengan melihat konsistensi perjuangan partai tersebut di bidang energi dan sumber daya alam (kontra dengan kenaikan BBM dan UU Minerba) ditambah dengan faktor Amien Rais sebagai dewan pertimbangan akan membuat partai ini harus berpikir ulang untuk bergabung dengan demokrat dan dari hal ini pula saya berkesimpulan, PAN lebih cocok berkoalisi dengan oposisi, dalam hal ini PDI-P. Dan jika boleh berandai-andai dan berstrategi, saya mencoba membuat koalisi partai nasional yang akan muncul yaitu Nasionalis (PDI-P,Golkar,PAN,Gerindra,Hanura,) vs Islam (Demokrat,PKS,PKB dan PPP). Kemudian jika berbicara mengenai capres-cawapres idaman, saya memilih Sultan HBX dengan Megawati, alasannya tentu saja memberikan nuansa baru yang dapat meningkatkan elektabilitas koalisi oposisi ini. Tokoh Sultan yang pluralis dan nasionalis dirasa mampu untuk membawa suara-suara partai kecil (yang mungkin akan tersingkir dari PT) seperti; Republikan, PNI Marhaenis, PBR dan PDS, PNBK, Barnas, PPDI. Ini ditambah pula dengan kemungkinan koalisi parpol Islam di tingkat daerah Yogyakarta yang cenderung untuk memilih sultan yang notabene “raja” mereka sebagai presiden. Inilah sebuah koalisi impian dari saya, dengan mengusung tema restorasi dan perubahan diharapkan wajah kepemimpinan Indonesia dapat mencerminkan keberagaman dan ke-NKRI’an. Saya rasa hal ini perlu sama-sama dibahas dengan bijak, apalagi PDI-P yang saat ini menjadi oposisi masih ngebet mencalonkan Megawati sebagai presiden. Ketika berbicara koalisi hendaknya tidak didahulukan dengan janji pembagian posisi jabatan pemerintahan tetapi bagaimana koalisi ini akan dapat bekerja sama sampai akhir masa jabatan, menarik simpati rakyat dan mampu menunaikan janjinya untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat lebih baik dari sebelumnya. Teriring salam dari saya yang (masih) menginginkan Indonesia damai dengan keberagamannya