RUU Jaminan Produk Halal : Episode pen”syariah”an produk hukum Indonesia Jumat, Jan 15 2010 

Masa akhir jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2005-2009 tinggal menghitung hari. Ada beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kemudian harus diselesaikan pembahasannya, dan hal ini yang membuat anggota DPR bekerja ekstra cepat untuk menghasilkan sebuah Undang-undang (UU). Tak peduli dengan beberapa substansi pasal yang masih dirasa oleh berbagai pihak timpang dan ada juga pembahasan RUU yang baik dari segi azas formil dan materiil masih dirasa menimbulkan pertanyaan di masyarakat, RUU Jaminan Produk Halal misalnya. Pada dasarnya RUU ini mempunyai tujuan yang baik, yaitu sebagai upaya perlindungan konsumen (khususnya umat muslim) atas pemakaian suatu produk pangan maupun kosmetika. Namun yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah perlu diatur dalam suatu UU??”, mengingat substansi RUU ini perlahan memasuki ketentuan agama Islam yang dinamakan syariah. Kemudian dalam RUU ini mulai diwacanakan kewenangan MUI (yang notabene organisasi masyarakat) untuk memberikan suatu fatwa atas suatu produk dan hal ini menjadi rekomendasi bagi menteri agama yang dalam hal ini sebagai pejabat yang berhak mengeluarkan sertifikat halal. Ada beberapa pasal yang mungkin bisa kita cermati bersama, di antaranya pada pasal 13 yang berbunyi, “ Menteri menetapkan daftar produk halal dari proses kimia, proses biologik dan proses rekayasa genetic berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.” Dari hal ini saja sudah bisa ditafsirkan, betapa fatwa MUI sangat mempengaruhi keluarnya sertifikat halal yang diterbitkan Menteri Agama. Tentunya ini tidak akan jauh berbeda dengan keadaan sertifikasi halal yang dilakukan MUI pada saat sekarang ini. Dalil bahwa RUU ini sebagai payung hukum perlindungan konsumen Islam atas merebaknya produk makanan haram yang bersembunyi pada label halal kembali patut dipertanyakan ke-efektif-annya (baca kasus dendeng babi). Jika benar pembuat UU beralasan RUU ini nantinya sebagai bentuk perlindungan konsumen, kiranya perlu dicermati pula azas perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 yang menyebutkan  5 (lima) azas Perlindungan Konsumen yaitu; manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum sehingga yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah “apakah RUU jaminan Produk halal sudah sesuai dengan ke-lima azas perlindungan konsumen sebenarnya?”. Azas keadilan misalnya, adanya kewajiban sertifikasi dirasa terlalu memberatkan, apalagi untuk sekelas produksi rumah tangga (produsen kecil). Kemudian azas kepastian hukum, MUI sendiri terkadang bukanlah lembaga yang “satu nafas” dalam menafsiran halal-haram suatu produk (vaksin meningitis hanya halal untuk haji wajib, sumber jatimprov.go.id) belum lagi kekuatan hukum fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Oleh karena itu, jalan yang terbaik adalah mari kita perbaiki mekanisme pengawasan dari prosedur yang sudah dijalankan, misalnya dengan pengujian produk makanan dari industri rumah tangga oleh BPOM daerah (bekerjasama dengan MUI setempat) sebelum di jual ke pasaran dan pengadaan evaluasi/sidak/inspeksi (atau apapun namanya) produk makanan, kosmetik setiap bulan. Keberadaan RUU yang diskrimatif dan inkonsisten hanyalah mendatangkan kelimbungan dalam pelaksanaanya, belum lagi penerapannya di dalam masyarakat

Iklan

Lanjar, di antara dua hukuman… Jumat, Jan 15 2010 

Sesosok pria berperawakan kurus dan berkulit gelap turun dari mobil tahanan, seperti pemeriksaan yang sudah-sudah. Ia datang dengan langkah pasrah, namun berusaha untuk tetap tegar. Dia adalah Lanjar, terdakwa yang dituntut hukuman kurang lebih 5 tahun penjara karena di duga kelalaiannya mengakibatkan istrinya, Saptaningsih, meninggal dunia. Sejauh ini rasa penasaranku (yang datang dari jogja pagi-pagi sekali dan seorang diri) perlahan terpenuhi. Dan dalam batinku pun berkata, “adakah orang ini layak dihukum untuk sesuatu yang ia tak mengerti, yaitu kelalaian yang mengakibatkan sang istri meninggal?”. Palu hakim diketuk, persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, proses pemeriksaan saksi dimulai. Pada persidangan hari ini di datangkan 2 (dua) saksi, yaitu; Penyidik dari polisi (Lalu lintas) dan pemilik mobil, yang adalah seorang polisi. Kesaksian diberikan dari penyidik, dan aku pun menemui kejanggalan dalam cerita yang disampaikan. Cerita bermula pada saat lebaran ke-2 tahun 2009, di sekitar jalan Colomadu. Lanjar yang sedang perjalanan dengan kendaraan bermotor seketika rem mendadak karena reaksi kendaraan di hadapannya yang turut berhenti dengan mendadak, namun terlambat untuk berhenti mengingat jarak yang terlalu dekat dan tidak ada tanda lampu rem mobil, motor Lanjar menabrak bagian belakang mobil carry dan seketika itu juga Saptaningsih terhempas ke sisi kanan jalan dan dari arah berlawanan muncul  mobil panther (milik polisi) yang langsung menabraknya dan terhempas lah tubuh Saptaningsih, pertolongan masih sempat diberikan sampai tiba di Rumah sakit, namun sayang, nyawa Saptaningsih sudah tidak dapat ditolong. Kejanggalan pada penyidik (yang telah menjalani profesinya selama 10 tahun) muncul ketika ia menjadikan motor Lanjar sebagai barang bukti, namun tidak pada mobil panther yang dikendarai oleh seorang sopir sewaan (dengan alasan bahwa masih berhubungan kasus kelalaian Lanjar, dan untuk kelalaian pengemudi panther masih akan diperdalam). Kemudian, penyidik tidak berkoordinasi dengan petugas yang lebih dulu mengamankan kendaraan pada saat kejadian kecelakaan dan kejanggalan terakhir adalah ketika penyidik lalu lintas ini mengaku menerima permohonan surat pinjam pakai oleh pemilik panther untuk mobil yang hanya ditahan di kantor polisi selama 8 hari dari kejadian kecelakaan, yang selanjutnya dibantah oleh pemilik kendaraan panther (saksi kedua). Ketika ditanya lebih dalam alasan penahanan Lanjar dengan tuntutan kelalaian yang mengakibatkan menghilangnya nyawa seseorang, penyidik mengatakan unsur lalai yang dilakukan Lanjar ialah ketika dia tidak mampu mengatur jarak aman dengan kendaraan yang ada dihadapannya (dalam BAP, jarak motor Lanjar-mobil carry, 3 meter). Lanjar yang lugu dan lebih fasih menggunakan bahasa jawa, ketika di-konfrontir ­oleh hakim hanya mengatakan bahwa ia tidak mampu menahan laju sepeda motor karena beban penumpang yang begitu berat, ditambah lampu rem kendaraan mobil di hadapannya yang tidak menyala. Lanjar, seorang pria yang baru saja merayakan hari kemenangan (Idul Fitri) bersama istri dan anaknya, tiba-tiba harus merasakan duka yang begitu dalam karena kematian istrinya akibat kecelakaan dan ditambah penetapan tersangka oleh polisi yang akan menambah siksa jiwa dan raganya. Pria yang bermatapencaharian sebagai buruh ini menghadapi 2 (dua) penjara sekaligus, penjara batiniaah karena duka kematian sang istri dan penjara lahiriah, ketika nanti vonis pengadilan menghukumnya bersalah dan ia dijebloskan ke dalam penjara.