Sudah 1(satu) minggu belakangan ini media cetak dan media elektronik tak henti-hentinya menyajikan liputan mengenai pembongkaran mafia pajak oleh Susno Duadji (mantan Kabareskrim POLRI). Setiap saya melihat tayangan perbincangan di televisi pada pagi hari maupun malam hari, hampir semua membicarakan hal ini, bahkan dengan narasumber dan topik bahasan yang sama. Kejengahan ini membuat saya untuk mencoba tidak membeli Koran setiap harinya, atau juga menonton siaran televisi yang memuat perbincangan seputar hal ini. Susno dan kebenaran di balik sebuah skenario, apa yang dia inginkan sebenarnya?dan mengapa dia melakukan hal ini setelah ia tidak lagi memegang jabatan apapun pada institusi Polri?. Saya seolah dibawa kembali pada ingatan beberapa waktu lalu, mengenai sebuah “pembongkaran” kebobrokan dalam suatu institusi, dalam hal ini pendidikan. Mungkin masih segar di ingatan kita ketika terjadi peristiwa pemukulan junior oleh senior pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang merenggut nyawa 2 orang (yang terekspose oleh media secara besar-besaran). Saat itu seorang dosen yang bernama Inu Kencana tampil untuk bercerita secara “blak-blakan” bagaimana kebobrokan sistem pendidikan dan siswa di sekolah tersebut, sampai-sampai dia membuat buku tersendiri untuk mengungkap hal itu. Namun sayangnya, hal (dengan maksud baik) itu dilakukan setelah kejadian yang merenggut nyawa siswa untuk kedua kalinya. Saya sendiri tidak habis pikir dengan jalan pikiran Inu Kencana yang memberikan kesaksian mengenai institusinya, apa sebenarnya yang dia inginkan. Sampai sekarang sekolah tersebut telah berganti nama dan kita tidak mengetahui apakah perubahan juga terjadi pada sistem pendidikan di dalamnya, apakah sudah dapat dipastikan tidak ada “penggojlokan” lagi yang nantinya akan berakibat hilangnya nyawa. Hal yang serupa juga terjadi pada Susno, namanya mulai mendapat simpati ketika ia datang dalam pengadilan Antasari untuk memberikan kesaksian yang meringankan. Terhitung 2 (dua) buku yang saya perhatikan berisi pembelaan terhadap suara-suara miring yang ditujukan kepada Susno selama ini, namun buku-buku ini tidak ditulis oleh susno secara pribadi. Laporannya pada Satgas Mafia hukum yang bermula dari penanganan kasus pajak, yang kemudian menyeret Brigjen RE dan Brigjen EI yang diduga makelar kasus, telah menggelapkan dana sekitar Rp24,5 M dan kasus ini terus bergulir sampai menyentuh pegawai ditjen Pajak Gayus Tambunan, yang sampai saat ini keberadaanya masih simpang siur. Dan hal yang paling mengherankan bagi saya adalah ketika Susno dipanggil oleh Propam (lembaga pengawas internal Polri) untuk diselidiki apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Bukankah (secara awamnya saja) ketika ada anggota yang dilaporkan oleh pelapor (yang dalam hal ini Susno Duadji) karena diduga telah melakukan pelanggaran, sang anggota inilah yang seharusnya diperiksa, bukan pelapor. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Irwasum dan Propam yang menurut saya hampir tidak terlihat ke-efektifannya membuat pembongkaran indikasi skandal besar di tubuh Polri bisa saja terhambat (lihat Keppres 70 tahun 2002). Sifat pengawasan yang cenderung menunggu laporan dan tidak melakukan pengawasan secara jemput bola membuat institusi ini seolah berjalan lamban dalam menegakkan disiplin dan profesionalitas anggotanya. Hal yang berbeda ditampilkan oleh Mahkamah Agung, ketika banyak kritik yang menghampiri lembaga ini dalam 2 tahun terakhir, maka melalui Ketua MA Harifin Tumpa, MA semakin mengefektifkan evaluasi per 3 bulan untuk mengetahui kinerja hakim di bawah MA serta sanksi tegas yang dijatuhkan kepada setiap pelanggaran. Kemudian ditambah pula dengan adanya MoU dengan Kejaksaan yang sedikit banyak akan memperkuat komitmen penegakkan hukum dan hubungan antara lembaga. Sama seperti kasus Inu Kencana yang saya jelaskan tadi, bahwa penulis takut dengan segala berita yang muncul dan berkaitan dengan Susno bisa saja terhenti di tengah perjalanan, tanpa ada tindak lanjut yang diketahui masyarakat luas. Kalau Inu Kencana saat ini masih bisa menikmati kehidupannya dengan nyaman, lain lagi dengan Susno yang hidupnya selalu merasa terancam karena perbuatannya. Tidak tahu apakah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan bergerak untuk hal ini, karena belum apa-apa lembaga ini sudah mengalami perpecahan internal karena dugaan suap yang dilakukan oleh kedua anggotanya. Bagai sebuah sinetron yang terus diputar hari demi hari, dengan adegan yang terkadang bisa ditebak atau kadang bisa berhenti sejenak untuk mengatur “skenario”(baca:Rekayasa) berikutnya yang lebih menarik (penulis membandingkannya dengan sinetron cinta fitri). Kasus Susno ini masih akan berlanjut dan menghiasi media, berharap bahwa kebenaran memang terungkap. Mafia/makelar kasus yang katanya seperti kentut diharapkan dapat dilihat dengan mata telanjang. Akhir kata, dalam posisi ini, saya tidak bermaksud untuk membela Susno secara pribadi, akan tetapi saya berpihak kepada setiap keterangan yang diberikannya untuk kemudian ditindaklanjuti secara tuntas, tanpa isu politisasi dsb.

Iklan