Membangun Kepercayaan Presiden 60% Minggu, Jan 23 2011 

Judul di atas sengaja penulis buat dengan kiasan “60%” agar kita melihat kembali pada pemilu presiden tahun 2009 yang membawa Presiden SBY menang dalam 1 putaran dengan persentase kurang lebihnya mencapai 60 %. Dengan koalisi partai-partai kecil maupun menengah, Presiden berhasil meraih kepercayaan mayoritas masyarakat pemilih. Namun, seiring berjalannya waktu tingkat popularitas presiden oleh berbagai pengamat politik dirasa semakin menurun dikarenakan banyaknya kejadian, wacana sampai keputusan Presiden yang sering dipertanyakan. Presiden kemudian berinisiasi untuk membuat Sekretariat Gabungan yang terdiri dari partai-partai koalisi pemerintah, hal ini menunjukkan 2 (dua) hal yaitu; 1. Ketidakpercayaan Presiden SBY akan legitimasi masyarakat yang memilihnya untuk ke-2 kalinya dalam pemilu 2009 (yang bisa saja sebagian dari mereka tidak berafiliasi terhadap partai politik) dan 2. Kepercayaan Presiden SBY hanya untuk sejumlah petinggi parpol yang seolah-olah dengan koalisi besar akan semakin mempermudah kinerja pemerintahan tapi pada kenyataannya hal ini seringkali tidak efektif. Presiden SBY yang lekat dengan gaya pencitraan seringkali bias dalam menyampaikan maksud yang ditujukan kepada masyarakat, salah satunya adalah tentang pernyataan tidak naik gaji selama 7 tahun yang baru-baru ini ia sampaikan. Presiden dengan setiap pernyataannya secara langsung ataupun tidak langsung menginginkan simpati dan kepercayaan masyarakat terus ada  kepadanya, namun sebenarnya berbicara mengenai kepercayaan itu adalah proses hubungan simbiosis (timbal-balik) dan itu dimulai dari bagaimana pemimpin mempercayai bawahan/masyarakatnya. James O’toole dan Warren Bennis (Harvard Business Review June,2009) dalam sebuah artikel berjudul “Rebuilding trust” menjelaskan bagaimana menciptakan kultur keterusterangan dalam sebuah organisasi/pemerintahan, namun menurut saya pribadi dari 8 syarat untuk menciptakan kultur keterusterangan dalam membangun kepercayaan kembali, sekiranya ada 4 (empat) hal yang perlu dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam menciptakan kultur keterusterangan, yaitu; 1.Tell the truth 2. Encourage people to speak truth to power 3.Practice having unpleasant conversations 4.Admit your mistakes. Penjelasannya 1. Seorang pemimpin tentu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk diemban, tingkah dan perilakunya akan terus menerus diperhatikan, berkata benar akan sangat membantu pemimpin ketika ia menghadapi ketidakpercayaan dari orang-orang disekitarnya ataupun kondisi sebaliknya. Konteks berkata benar yang harus diucapkan oleh seorang pemimpin adalah pada saat ia harus mengungkapkan sebuah kondisi permasalahan yang sedang ditangani dan permasalahan ini berdampak luas terhadap bawahan/masyarakat disekitarnya. Berkata benar tidak hanya dikatakan untuk suatu kelompok terbatas akan tetapi disampaikan untuk seluruh sistem yang terlibat (stakeholder). Contoh; Presiden dapat mengatakan kepada masyarakat sudah sampai sejauh mana proses penyelesaian kasus lumpur Sidoarjo atau Presiden juga harus menjelaskan mengapa harga cabe begitu mahal   2. Mendorong orang sekeliling kita untuk bisa menyampaikan pendapat yang menurut ia benar bahkan ketika pendapat seseorang itu berbeda dengan pendapat orang pada umumnya. Dalam keadaan ini hal yang dibutuhkan adalah Pendengar yang baik (willing listener) dan Orang yang diberikan dorongan untuk berbicara (encourage people). Bagi seorang pemimpin, hal ini perlu untuk memperkaya wacana dan ide sekaligus sebagai alarm jika seorang pemimpin mulai bertindak otoriter menurut pengikut atau bawahannya. 3. Cobalah untuk menyampaikan suatu pembicaraan walaupun pembicaraan itu tentang sesuatu yang tidak menyenangkan, tentunya dalam hal ini perlu juga diketahui mengenai “saat-saat yang tepat” (timing) untuk mengatakannya dan cara penyampaian yang tepat (tidak berbelit-belit. Dan hal terakhir yang patut dicermati adalah bagaimana Pemimpin mengakui suatu kesalahan yang secara langsung telah ia perbuat ataupun secara tidak langsung dimana ia telah terlibat. Ketika ia membuat suatu keputusan yang pada kenyataan di lapangan tidak sesuai atau ketika ia telah menunjuk orang yang pada akhirnya mengecewakan, seorang pemimpin harus menanggung akibat itu dan mengakui bahwa ia telah melaukan kesalahan. Memang tidak mudah untuk melakukan ini karena pada umumnya banyak pemimpin berpikir bahwa mengakui kesalahan sama dengan mengakui kelemahan tapi kembali lagi kepada prinsip utama mengenai bagaimana kepercayaan itu berlaku timbal balik dan itu semua bermula dari kepercayaan pemimpin itu sendiri dalam bertindak ataupun dalam membuat keputusan demi kebaikan khalayak luas, sehingga bawahan/masyarakatnya bisa mempercayai pemimpinnya dalam bekerja. Nah kini pilihan ada di tangan Presiden untuk memulai bagaimana membangun kepercayaan publik kembali, apakah cukup dengan menggalang koalisi partai politik yang berakibat sering timbulnya benturan kepentingan atau menerapkan sistem keterusterangan dengan segala konsekuensi (baik dan buruk) pada birokrasi pemerintahannya

K.E.C.E.L.A.K.A.A.N Selasa, Jan 4 2011 

yahh namanya juga musibah,mungkin sudah kehendak Tuhan, kalau enggak,kita nggak akan bertemu..”. Kalimat ini yang selalu terngiang di benakku sejak kecelakaan sore tadi terjadi. Di ucapkan oleh si suami saat ia datang menjemput istri dan anaknya  usai kejadian. Tensi sedikit menurun, tak ada kata caci-maki dan umpatan atau bahkan saling menyalahkan (walaupun aku berkeras dalam hal ini aku bisa mengatakan posisi mobilku sudah benar). Seorang tetangga (mengaku saudara korban dan anggota polsek) yang sedikit arogan dan ingin ikut campur tak membuatku panik, ini semua karena perkataan sang suami tadi. Alhasil dengan menanggung biaya pengobatan, kami sepakat berdamai. Perbincangan kami selama di rumah sakit lebih dihiasi siapa dan latar belakang masing-masing. Sedikit bertanya-tanya akan maksud dari perkataan si suami yang terus diucapkan, adakah orang ini sedang berpura-pura? tapi aku berusaha menepis pikiran itu, yang aku syukuri adalah kami seiman dan kami tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan ini tanpa cacian atau umpatan. Sepulangnya dari rumah sakit, aku sempat singgah di rumahnya, bercerita sedikit banyak mengenai apa pekerjaan dan alasan mengapa pindah ke Cilacap (mereka berasal dari Kota Malang). Pak Bintang (suami) seorang koordinator PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), tinggal bersama istri dan 3 anak (waktu kecelakaan terjadi si istri sedang membonceng 1anaknya). Ia bercerita mengapa harus pindah ke Cilacap, karena atasan menyuruhnya untuk menangani perusaaan di daerah ini. Ia bercerita mengenai pergumulannya dalam menangani PJTKI; termasuk dengan apa yang sudah terjadi di beberapa negara tujuan pengiriman PJTKI seperti kekerasan, TKI terlantar dan gaji yang tidak dibayar. Semua permasalahan ini membuat ia gelisah dan berniat untuk berpindah pekerjaan, bukan sebagai bentuk menghindari permasalahan, akan tetapi lebih kepada perasaan bersalah yang mungkin sudah tidak mampu lagi untuk ditampung, ia tidak tahu sampai kapan permasalahan tentang TKI akan berakhir. Ia bercerita bahwa perusahaan yang di pegang saat ini sudah menjalankan sesuatu dengan benar, misal; tempat pelatihan yang terbuka dan jauh dari kesan sembunyi2 seperti PJTKI kebanyakan tapi mengenai pengawasan TKI di daerah pengiriman, diakuinya cukup sulit. Ia mempunyai alasan bahwa semua ini ia lakukan (termasuk pindah ke Cilacap) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untungnya ia sudah mempunyai rencana jika hatinya telah bulat untuk keluar dari perusahaan itu. Dari apa yang terjadi sore ini, aku mengamini apa yang telah dikatakan Pak Bintang, di samping perasaan berbesar hati yang ia miliki. Terkadang Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk “bercerita”, dalam hal ini melalui pak Bintang dengan pergumulannya tentang  TKI dan sikap berbesar hatinya, walaupun ini semua berawal dari peristiwa yang menyakitkan: K.E.C.E.L.A.K.A.A.N