Sungguh suatu drama yang panjang ketika kita menyaksikan tayangan yang bermula dari pengusutan pelaku bom bunuh diri Cirebon pada bulan April kemudian berlanjut pada penemuan bom di Gereja Christ Catedral yang berbarengan dengan penangkapan 20 tersangka teroris sampai akhirnya pada hari ini, kita disuguhi berita mengenai penipuan yang dilakukan oleh gerakan NII KW9. Tak kalah dengan drama politik dan kasus korupsi yang tak pernah lepas dari perhatian kita, drama tentang terorisme oleh media telah dibentuk sebagai drama yang harus disaksikan, seperti tak ada pilihan. Banyak pihak beranggapan bahwa berita mengenai NII dan penahanan sejumlah tersangka terorisme sebagai upaya pemerintah untuk mengesahkan RUU Intelijen yang banyak ditentang oleh sejumlah aktivis HAM sebagai upaya memata-matai dan tidak menutup kemungkinan untuk mengintimidasi kegiatan yang diduga merencakan kegiatan terorisme. Tema pemerintah untuk melakukan deradikalisasi dengan melihat kenyataan yang ada, seolah memberikan gambaran bahwa pemerintah gagal melakukan deradikalisasi pada kelompok atau mantan teroris. Dalam hati saya terlebih dahulu bertanya, siapa saja sih yang merupakan subyek bagi pemerintah untuk menggiatkan program deradikalisasi ini, apakah ormas islam radikal seperti FPI, FUI dan HTI termasuk?dan sebenarnya apa saja program deradikalisasi yang di gagas oleh pemerintah?ini seperti sebuah informasi yang terpotong, saya pun berusaha mengetahui dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan di atas.

Apa yang saya tangkap selama ini mengenai deradikalisasi oleh pemerintah adalah sosialisasi mengenai nilai Pancasila dan tentunya konseling mengenai keagamaan. Barangkali saya salah tapi sempat saya berpikir apakah kegiatan ini juga menyasar ormas-ormas fundamentalis? tentu dalam pengertian ini deradikalisasi haruslah di definisikan ulang karena selama ini, saya selaku masyarakat awam hanya mengetahui bahwa deradikalisasi ditujukan bagi kelompok-kelompok teroris yang kemudian tertangkap. Saya selalu melihat mereka yang berjalan beriringan, membawa sebuah spanduk dengan gigihnya menawarkan sebuah ide mengganti ideologi Pancasila dengan Syariat Islam dan Khilafah. Apakah ini bukan termasuk bentuk radikalisme?apakah kategori radikal hanya ditujukan bagi mereka yang secara terang-terangan rela mati demi prinsipnya?. Tulisan ini sebagai bentuk pertanyaan apakah pemerintah serius dengan deradikalisasi. Sebuah kata yang terngiang ketika kita mendengar penemuan bom, penangkapan teroris. Namun ketika ada pengrusakan tempat hiburan, penutupan tempat ibadah dengan paksaan, intimidasi, kesewenang-wenangan terhadap orang yang berbeda pendapat oleh sekelompok preman berjubah. Tidak kah mereka juga layak disebut teroris yang musti di deradikalisasikan?

Tak perlu pengesahan RUU Intelijen untuk menilai bahwa pemerintah serius dengan penanganan tindak pidana terorisme, penindakan hukum dengan tegas terhadap ormas-ormas yang secara kasat mata tergolong sebagai tindakan meneror adalah wujud keseriusan pemerintah yang sebenarnya.